Menakar Kesiapan Cirebon Menghadapi MEA

Sumber Gambar: suaradesa.timesindonesia.co.id

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) sudah dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin Negara di Asean. Dimana ada 10 negara yang berkontribusi, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, Korea, China, Kamboja, dan lain sebaginya pada tahun 2012 di Phnom Penh Kamboja. Indonesia yang kala itu diwakili oleh Susiolo Bambang Yudhoyono yang masih menjadi presiden republik Indonesia. Kemudian para pemimpin Negara Asean sepakat untuk menetapkan tanggal 31 Desember 2015 sebagai hari pemberlakuan resmi MEA. (Radar Cirebon 2/01). Ada waktu untuk mempersiapkan berlakunya MEA bagi seluruh Negara-negara di Asean. Di Indonesia sendiri, terutama di Cirebon, belum ada penanganan yang serius dalam mempersiapkan MEA, baik itu dari peningkatan pendidikan, mengadakan berbagai pelatihan berwirausaha, dan lain sebagainya, yang belum secara maksimal diterapkan.

3 tahun lebih, kini Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah resmi berlaku 31 januari 2015. Namun yang harus ditanyakan adalah, siapkan Indonesia menghadap MEA? Sudah seberapa jauh persiapan yang sudah disiapkan? Kita dapat melihat bagaimana Indonesia gaduh dari berbagai sector, seperti ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemanfaat teknologi informasi secara maksimal, dan tidak mencintai produk hasil karya anak bangsa. Sehingga membuat Indonesia tidak mudah untuk bangkit, perlahan moralitas mulai pudar, korupsi terjadi dimana-mana baik dari para pejabat tinggi, hingga pejabat daerah.

Pemahaman masyarakat Cirebon sangatlah beragam, banyak yang menyatakan bahwa masyarakat ekonomi Asean (MEA) adalah sebuah ajang ekonomi di Asean, kemudian bebas dalam melakukan segala bentuk perekonomian. Namun bukanlah itu yang dimaksud masyarakat ekonomi asean (MEA). Masyarakat ekonomi asean (MEA) adalah pasar tunggal atau single market antar Negara asean, artinya setiap Negara bebas untuk melakukan perekonomian secara langsung dan dibatasi oleh lima sector yakni bebas arus barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja (Sumber Daya Manusia/SDM).

Ketika kita bercermin pada tahun 2015, berdasarkan data akumulasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kota Cirebon menyebutkan bahwa tercatat sebanyak 11.000 pencari kerja dan ditahun 2016 akan terus mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka lebih memilih untuk langsung bekerja. Dan di Cirebon sendiri, pencari kerja dengan jumlah perusahan yang membutuhkan karyawan berbanding terbalik. Lebih banyak pencari kerja disbanding lowongan yang ada di perusahaan.

Kemudian di kabupaten Cirebon, sebanyak 1.200 perusahaan yang ada di kabupaten Cirebon sepakat dengan penetapan UMK Cirebon 2016 sebesar Rp 1.592.220. Deni Agustin SE selaku kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan bahwa batas akhir untuk penangguhan keberatan pada tanggal 22 desember 2015, tidak adalagi penangguhan dan keluhan. Karena setiap perusahaan harus mampu membayar pekerjanya sesuai ketetapan. (Radar Cirebon 2/01)

Permasalah utama adalah tidak ada peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan pencari kerja untuk ditempatkan dimana, kemudian perusahaan pun banyak yang keberatan atas UMK yang semakin tinggi, membuat perusahaan sulit untuk membayar pekerjanya. Bisa jadi perusahaan menaikan harga produk yang mereka jual, dan jika ini terjadi maka yang terkena dampak adalah masyarakat. Walaupun UMK naik, namun kebutuhanpun semakin tinggi melambung, ini akan mencekik masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sama sekali.

Masalah lain, yaitu sumber daya manusia di Cirebon masih kurang dalam berbagai bidang, dalam artian masih sedikit SDM yang kompeten, yang mempunyai keahlian di setiap indvidunya. Mungkin hanya lulusan SMK yang seikit memperoleh keahlian dari bidang yang digelutinya, ini pun tidak maksimal mereka manfaatkan. Contohnya seorang siswa jurusan otomotif, kemudian setelah ia lulus, ia bekerja bukan ditempat otomotif, melainkan tempat lain yang bukan bidangnya. Ini pun menjadi masalah, karena pos yang sudah disiapkan, bergeser pada pos yang lain.

Nah masalah lulusan SMA yang tidak mempunyai keahlian khusus layaknya lulusan SMK, ini akan dilarikan kemana ketika ia ingin bekerja. Seakan problem masyarakat tak kunjung usai, sampai seberapa jauhkah kesiapan masyarakat menghadapi MAE ini? Bagaimana SDM kita bersaing dalam lima sektor tersebut. Ketika pasar sudah menjadi global, proses interaksipun akan bergeser dengan menggunakan bahasa Internasional yaitu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, dimana sebagai bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat asing, karena jika kita tidak bisa berbahasa Internasional (Inggris dan Arab) maka susah untuk menunjang kemajuan Cirebon di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Selama ini banyak workshop, seminar, dan berbagai kegiatan seremonial yang bernuansa MEA. Namun realitas apa yang sudah dilakukan oleh kita? Entahlah. Pemerintah semestinya harus berfikir lebih jauh tentang masalah sumber daya manusia (SDM) guna mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA. Yang pertama dari sumberdaya manusia (SDM) yang kemampuan atau keahlian yang berkompeten, kemudian kedua yaitu mempersiapkan generasi muda agar bisa menggunakan bahasa Internasional (Inggris dan Arab), cukup 2 persiapan dasar yang tadi dapat menunjang masyarakat Indonesia terutama di Cirebon untuk bisa bersaing dalam masyarakat ekonomi asean (MEA).

Begitupun di dunia pendidikan, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mulai diadakan dan diterapkan kurikulum berbasis industri. Mengapa demikian? Karena industri adalah hal penting yang harus dipelajari generasi muda, karena peluang kerja terbesar adalah di bidang industri. Kemudian ketika siswa memahami apa itu masyarakat ekonomi asean (MEA) melalui sisi industri, dan peran apa yang harus dilakukan setiap individu dalam menghadap MEA, dan segala yang berkaitan dengan perkembangan indrustrialisasi. Sehingga ketika generasi memahami proses MEA dan dampak yang didapat apa yang ditimbulkan dari MEA bagi masyarakat.

Yang paling signifikan adalah peran Teknonologi Informasi (TI), dimana ketika sebuah produk bisa diperjual belikan melalui online maka semua orang dapat melihat dan dapat membeli produk itu, baik dari daerah, luar daerah, bahkan luar negeri sekalipun. Ini dapat dilakukan apabila pemanfaatan media teknologi informasi dimanfaatkan secara maksimal. Lagi-lagi masalahnya ada ketidak pahaman masyarakat atas dampak positif dari perkembangan teknologi informasi.

Dan yang terakhir, pemerintah harus bersinergi dengan pengusaha kecil yang mengembangkan produk asli daerah, contohnya di Cirebon adanya batik, maka pemerintah harus membantu bagaimana batik ini bisa dikembangkan lebih maju, kemudian bisa dikenal masyarakat luas dan produk bisa diperjual belikan tidak hanya di daerah, namun keluar daerah, bahkan keluar negeri. Kemudian rotan, Cirebon sangatlah terkenal dengan adanya kerajinan rotan, bahkan di Internet (bisnis online) sangat laris dan kebanyakan pembelinya adalah masyarakat luar.  Ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa bila dikembangkan terus. Dimana ketika semua bisa berjalan saling bersinergi maka akan mewujudkan kesejahteraan melalui produk asli karya cipta masyarakat pribumi yang diperuntukan oleh seluruh masyarakat.

Yang penting adalah kita harus mencintai produk yang dihasilkan oleh karya cipta masyarakat pribumi, menggali potensi diri melalui ketekunan, memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi, serta bersama-sama membangun kesejahteraan. Salam Belajar Berjuang Bertaqwa!!!

Penulis: Ikfal Al Fazri

Pegiat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) FatsOen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Menteri Informasi Komunikasi dan Teknologi Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015/2016

*tulisan ini dimuat di Radar Cirebon edisi Selasa, 5 Januari 2016